serdadu.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus berupaya untuk memperkuat kehadirannya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih tertinggal. Fokus utama TNI di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), adalah membangun Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) di kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi pembangunan maupun keamanan.
Dalam acara penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) oleh Kementerian Pertahanan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Monas pada Rabu, 2 Oktober 2024, Jenderal Maruli mengungkapkan bahwa TNI memiliki rencana besar untuk memperluas jaringan batalyon di berbagai daerah tertinggal. Rencana ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan di wilayah-wilayah tersebut.
Fokus pada Daerah Tertinggal
Jenderal Maruli menegaskan bahwa kehadiran batalyon di daerah tertinggal bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga mengenai dampak ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan. Kehadiran personel TNI di suatu wilayah dapat memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan adanya perputaran uang yang lebih besar, terutama dengan kehadiran ribuan prajurit yang bertugas di wilayah tersebut.
“Di daerah-daerah lain, kalau sudah tentara hadir, minimal uang untuk 1.000 orang yang bertugas berputar sebesar Rp 5 miliar. Ini memberikan dampak langsung, seperti terbukanya lapangan kerja informal dan sektor-sektor ekonomi lainnya,” ujar Maruli.
Dengan penambahan batalyon di daerah tertinggal, TNI juga akan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Misalnya, dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), TNI sudah terbukti mampu memberikan hasil yang lebih efisien dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta penyediaan air bersih.
Dampak Ekonomi dan Sosial Positif
Keberadaan TNI di daerah tertinggal diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan. Wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui keterlibatan TNI dalam berbagai proyek pembangunan.
Selain itu, kehadiran TNI di daerah tertinggal dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik atau bencana alam. Dengan adanya batalyon PDR, TNI dapat lebih cepat merespons situasi darurat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tidak hanya itu, penempatan batalyon di daerah tertinggal juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. TNI secara tidak langsung menciptakan peluang kerja bagi warga melalui program-program kerja sama yang melibatkan masyarakat lokal. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi perekonomian daerah yang selama ini kurang berkembang.
Peningkatan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah
Seiring dengan fokus TNI untuk memperluas pembangunan batalyon di daerah tertinggal, kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah juga akan semakin ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kehadiran TNI untuk membantu berbagai proyek pembangunan yang selama ini terhambat, baik karena keterbatasan anggaran maupun sumber daya.
Melalui program TMMD, TNI telah banyak berperan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil. Kegiatan seperti pembuatan jalan, pembangunan jembatan, hingga penyediaan sarana air bersih dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih murah dan dalam waktu yang lebih singkat jika dikerjakan oleh personel TNI.
Jenderal Maruli juga menyampaikan bahwa TNI akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan program-program pembangunan di daerah tertinggal berjalan lancar. “Komunikasi semakin intensif terkait TMMD. Karena kalau tentara yang kerjakan, jauh lebih murah, seperti pembuatan jalan, RTLH, dan penyediaan air,” jelasnya.
Kontribusi Jangka Panjang
Dengan langkah ini, TNI bukan hanya berperan sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat di daerah tertinggal. TNI berharap upaya ini dapat membawa perubahan yang nyata, baik dari segi keamanan maupun pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh oleh pembangunan yang optimal.
Pembangunan batalyon di daerah tertinggal adalah sebuah investasi jangka panjang yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, merasakan manfaat dari pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Ke depan, TNI akan terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah tertinggal melalui peran aktifnya dalam berbagai program pembangunan. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan daerah-daerah tertinggal di Indonesia dapat berkembang dan menjadi lebih maju, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun keamanan.
