serdadu.id – Konflik antara Israel dan Hizbullah kembali memanas setelah kedua pihak saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata di Lebanon Selatan. Serangkaian serangan yang terjadi baru-baru ini menewaskan beberapa orang, memperlihatkan betapa rapuhnya kesepakatan damai tersebut.
Eskalasi Kekerasan: Saling Balas Serangan
Melalui pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa (3/12), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa mereka melakukan operasi militer di beberapa lokasi di Lebanon Selatan. IDF mengklaim tindakan ini sebagai respons atas ancaman yang dianggap melanggar ketentuan gencatan senjata.
“Pasukan IDF beroperasi di beberapa lokasi di Lebanon Selatan untuk menyingkirkan ancaman terhadap Negara Israel yang melanggar ketentuan perjanjian gencatan senjata,” tulis IDF.
Sementara itu, IDF juga menuduh Hizbullah melakukan serangan menggunakan rudal antitank dan artileri di wilayah perbatasan Berghoz. Menanggapi tuduhan ini, Hizbullah menyatakan bahwa tindakan mereka adalah “peringatan defensif” sebagai respons atas apa yang mereka anggap pelanggaran oleh Israel.
“Kami telah menanggapi pelanggaran Israel dengan serangan mortir ke posisi tentara Israel di wilayah yang diduduki,” ungkap Hizbullah dalam pernyataan yang dikutip dari Al Jazeera.
Korban Jiwa di Tengah Ketegangan
Ketegangan terbaru ini tidak hanya merugikan stabilitas regional tetapi juga mengorbankan nyawa. Badan Keamanan Negara Lebanon melaporkan bahwa serangan roket Israel menewaskan seorang perwira bernama Mahdi Khreis di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan. Insiden lainnya di Marjayoun, sekitar 10 kilometer dari perbatasan utara Israel, juga mengakibatkan satu korban jiwa.
Upaya Internasional untuk Menjaga Perdamaian
Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Prancis pekan lalu bertujuan untuk menghentikan pertempuran di Lebanon serta memastikan keamanan Israel dari ancaman Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya. Namun, pelanggaran yang terus terjadi menunjukkan tantangan besar dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut.
Berdasarkan perjanjian ini, Hizbullah diberi waktu 60 hari untuk menarik kekuatan militer dari Lebanon Selatan, sementara IDF juga diwajibkan mundur dari wilayah tersebut dalam periode yang sama. Sayangnya, implementasi ini tampaknya jauh dari kata mulus.
Apa yang Membuat Konflik Ini Sulit Diselesaikan?
Konflik antara Israel dan Hizbullah memiliki akar yang dalam, termasuk klaim teritorial, politik regional, serta persaingan ideologi yang melibatkan dukungan dari aktor internasional seperti Iran di pihak Hizbullah dan Amerika Serikat di pihak Israel.
Gencatan senjata, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas, sering kali hanya menjadi solusi sementara karena kurangnya kepercayaan antara kedua pihak. Faktor lainnya adalah kehadiran kelompok bersenjata di Lebanon Selatan, yang dianggap Israel sebagai ancaman langsung terhadap keamanan negaranya.
Dampak bagi Stabilitas Regional
Serangan-serangan ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral antara Israel dan Lebanon tetapi juga menciptakan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Situasi ini memicu keprihatinan internasional bahwa konflik dapat meluas dan melibatkan aktor lain di wilayah tersebut.
Amerika Serikat dan Prancis, sebagai mediator, dituntut untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas guna memastikan semua pihak mematuhi gencatan senjata. Namun, tanpa komitmen dari kedua belah pihak, upaya ini bisa jadi tidak cukup untuk mencegah konflik kembali meletus.
Kesimpulan
Konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Hizbullah menunjukkan betapa rentannya proses perdamaian di kawasan ini. Perjanjian gencatan senjata yang baru disepakati belum mampu memberikan jaminan perdamaian yang berkelanjutan. Dibutuhkan komitmen nyata dari semua pihak yang terlibat, serta dukungan internasional, untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memberikan peluang bagi stabilitas di Lebanon dan sekitarnya.
Konflik ini menjadi pengingat bahwa perdamaian di Timur Tengah adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Sementara itu, nasib warga sipil di kedua sisi perbatasan tetap menjadi taruhan utama dalam dinamika ini.
